Rabu, 23 Agustus 2023 – 20:15 WIB
Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, tidak mau ambil pusing ihwal nama koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Termasuk apakah mengganti nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dengan yang lain.
Baca Juga :
Peduli Anak Muda, PAN Didukung Ratusan Milenial Surabaya
Nama KKIR sudah ada sejak Gerindra dan PKB resmi berkoalisi pada Agustus 2022. Namun koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai capres itu, kini bertambah dukungan dari PAN dan Golkar. Masuknya kedua partai itu, disinyalir membuat nama koalisi KKIR akan berubah.
“Kalau bagi PKB enggak penting mau diganti (nama koalisi), mau diubah namanya,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Baca Juga :
Kapan Cawapres Ganjar Pranowo Diumumkan, Plt Ketum PPP: Mungkin Juga Minggu Depan
Bagi partainya, ditekankan Jazilul, yang paling penting dari koalisi pengusung Prabowo bukan nama koalisinya, melainkan bakal cawapres pendamping Prabowo. PKB ngotot cawapres harus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Yang penting Pak Muhaimin masuk jadi cawapres. Itu lebih penting,” kata Jazilul.
Baca Juga :
Minta Perjuangkan Ketimpangan Bali Utara, Tokoh Buleleng Dukung Cak Imin Maju di 2024
Pasalnya, kata Jazilul, PKB merupakan parpol pertama yang berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan membentuk KKIR. Sedangkan Golkar dan PAN, baru bergabung dengan koalisi beberapa waktu belakangan.
Lebih lanjut, Jazilul enggan berandai-andai soal kemungkinan Cak Imin tidak dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo. Sebab disadari Jazilul, yang namanya koalisi ada aturan main dan soal bakal cawapres bukan tentang personal Cak Imin pribadi, lebih jauh dari itu melibatkan kepartaian.
Halaman Selanjutnya
“Tidak tahu nanti, karena kami enggak bisa berasumsi. Kalau itu perjuangan Gus Muhaimin, kan ini bukan urusan Pak Muhaimin pribadi, urusan partai. Kalau Pak Muhaimin tidak mampu, tidak berhasil berjuang untuk masuk di kertas suara pilpres, ya kembalikan lagi aja ke partai, biar diatur oleh partai lagi,” jelasnya.
Quoted From Many Source