TEMPO.CO, Jakarta – desak Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Mohamed Esur Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo akan mencopot Kapolri. menarik dan Kapolda Kalimantan Tengah. Desakan tersebut imbas dari konflik yang menewaskan satu warga pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Dia mengatakan bahwa bukan hanya para penembak tetapi juga komandan pengawas mereka yang harus disalahkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pencopotan Kapolda Seruyan dan Kapolda Kalteng, ujarnya, Senin, 9 Oktober 2023.
Dia mengatakan pencopotan itu diperlukan untuk menjaga independensi audit. Ia mengatakan, seperti kasus Sambo, pejabat terkait telah dimintai keterangan. Oleh karena itu, ini bukan hanya pelanggaran etik atau prosedur, tapi juga tindak pidana pembunuhan orang, ujarnya.
Pak Esnoor mengatakan bahwa semua kepala polisi setempat harus dicopot untuk penyelidikan. Mereka antara lain Panglima Brimob, Kapolda, dan Kapolda, ujarnya. “Semuanya harus dicopot dulu dan diganti dengan yang lain, lalu diperiksa di markas,” ujarnya.
Tanpa perintah, menurut Issur, keberanian anak buahnya tidak mungkin ditanggung. Jika demikian, katanya, panglima tidak mampu mengurus anak buahnya. “Artinya ada perintah yang tidak jalan. Pertanyaannya perintah siapa yang tidak jalan?” dia berkata.
Dia mengatakan polisi tidak memahami tugasnya sebagai pelayan publik. Dia mengatakan polisi melihat masyarakat sebagai musuh. “Target yang harusnya melumpuhkan sejak awal, target yang akan mengganggu indeks lapangan kerja untuk menopang investasi,” ujarnya.
iklan
Dia mengatakan polisi tidak memahami hukum perdata di antara perusahaan dan masyarakat yang tanahnya dirampas. “Kalau kita dengarkan instruksinya, kepala kita akan ditembak. Instruksi di atas salah,” kata Issur
Sebelumnya, Konsorsium Reforma Agraria (KPA) melaporkan sedikitnya 20 warga dianiaya dan tiga orang tewas ditembak, dua kritis, dan satu tewas seketika. Jijik (35), warga Bangkal, menjadi korban luka tembak langsung.
Peristiwa itu terjadi saat warga Bangkal melakukan aksi damai menuntut lahan plasmanya kepada PT Hamparan Masawit Bangun Persada I atau PT. PT H.M.B.P Saya, Sabtu 7 Oktober 2023
Pilihan Redaksi: YLBHI Sebut Jokowi Sahkan 100% Peningkatan 100% Perusahaan Pendukung Polisi di Konflik Seruyan
Quoted From Many Source
