TEMPO.CO, Jakarta – Irjen Kemendikbudristek Chatarina Mulyana Girsang memaparkan ulasan seleksi atau seleksi penerimaan mahasiswa baru. PDB Sejak diterapkan, sistem zonasi telah menimbulkan permasalahan terkait penipuan. Terlepas dari berbagai tudingan penipuan, satu hal yang menonjol adalah lambatnya media sosial.
Chatarina menjelaskan, masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan zonasi, terutama di tingkat sekolah menengah atas (SMA). “Misalnya mereka memutuskan zonasi di setiap kabupaten atau kota, harusnya diputuskan zonasi untuk sekolah menengah di kabupaten dan kota,” ujarnya pada Sabtu, 16 September 2023.
Menurut Chatarina, hal inilah yang membuat masyarakat bingung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap dapat melakukan demarkasi dan sosialisasi pada Desember 2023.
Sasaran sosialisasi PPDB SMA dilakukan mulai dari kepala SMP hingga siswa kelas 9. :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah meminta Dinas Pendidikan provinsi untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, penyusunan petunjuk teknis atau petunjuk teknis juga harus dipercepat.
iklan
“Karena masih banyak juknis daerah yang baru terbit pada bulan April, padahal PPDB SMA pada bulan Mei. Oleh karena itu, waktu untuk komunikasi sosial tidak cukup,” ujarnya.
Implementasi PDB 2023 mendapat banyak perhatian. Berbagai dugaan penipuan ditemukan, mulai dari penipuan KK, penerimaan di luar jalur resmi hingga penipuan. Banyak pihak yang mendorong agar pelaksanaan PPDB zonasi ditinjau ulang secara komprehensif, yang khusus ditujukan untuk pemerataan pendidikan.
Pilihan Redaksi: JPPI: Kekacauan PPDB bukan masalah teknis, tapi masalah sistem.
Quoted From Many Source
