TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Siahrul Yasin Limpo (SYL) ditahan selama 20 hari sejak 13 Oktober hingga 1 November 2023, setelah ditangkap pada Kamis malam, 12 Oktober 2023, di Rutan KPK atas dugaan korupsi Kementerian Pertanian atau Kementerian Pertanian.
Pada pertengahan tahun 2023, pusat penahanan KPK Persoalan pungutan liar atau penggelapan di lembaga pemasyarakatan, khususnya yang dituduh melakukan korupsi atau terdakwa korupsi, menjadi perbincangan. Kasus ini mencuat setelah Dewan Pengawas KPK atau Dewas mengusut kasus pelecehan di Rutan.
Berikut potret kasus pungli dan pelecehan di Rutan KPK.
Penemuan pencurian di Rutan KPK diungkap Dewas KPK. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pangabin mengatakan temuan itu berdasarkan inisiatif penyelidikan pihaknya setelah mendengar kabar perampokan tersebut. Oleh karena itu, Dewan Pengawas telah memberitahukan kepada K.P.K.
Senin, 19 Juni 2023, Tumpak dalam jumpa pers di Gedung Dewas KPK mengatakan, “Benar, Badan Pengawas telah menemukan dan mengungkap kasus pengambilalihan di Lapas KPK.
Perampokan tersebut diduga terjadi antara Desember 2021 hingga Maret 2022 dan Dewas KPK diduga mengumpulkan dana sebesar 4 miliar birr dari perampokan tersebut. Dari pemeriksaan awal, ditemukan transaksi pajak ilegal yang dilakukan secara berlapis di Rutan KPK. KPK menduga uang tersebut diberikan secara tidak langsung kepada pegawai yang bersangkutan untuk menyamarkan identitas pemasarannya.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan di kantornya, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023, “Dakwaan tersebut tidak langsung masuk ke rekening tersangka, melainkan berlapis-lapis.”
Agus Sunarianto, Koordinator Indonesia Corruption Watch, mengatakan ditemukannya pungutan liar atau pungli di Rutan KPK merupakan imbas dari hilangnya sosok jujur di lembaga antikorupsi. Pernyataan sikap yang dimaksud tidak menyebutkan siapa orang tersebut, namun Agew menyatakan kepemimpinan saat ini harus segera diganti.
“Hal ini disebabkan hilangnya sosok yang patut dijadikan contoh dalam kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau mau berubah, jangan diperpanjang masa jabatannya,” kata Agus saat berbincang dengan Tempo. Selasa 20 Juni 2023.
Agus mengatakan, ironisnya ditemukan pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Sebab tadi, semangat membangun panitia antikorupsi adalah mencegah pungutan liar dan memberikan perlakuan adil kepada setiap narapidana atau menyelamatkan pelaku korupsi dari pra-perawatan, ujarnya. “Jika ada penganiayaan, tentu perlakuannya berbeda-beda pada setiap narapidana,” ujarnya.
iklan
Sementara kasus pencurian harta benda di lapas mencuat sejak adanya kekerasan sipir lapas terhadap istri narapidana. Dokumen yang diperoleh Tempo menunjukkan kronologi lengkap kasus pelecehan tersebut. Dewas KPK disebut pertama kali menerima laporan tersebut pada akhir Januari 2023. Dalam kasus ini, pelapor merupakan adik dari salah satu tersangka pelaku jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Negara Pemalang. KPK mulai Agustus 2022 dan seterusnya.
Dia mengabarkan, pegawai Lapas KPK menjuluki istri kakaknya M karena sering bertemu dengan mereka. M merupakan petugas registrasi di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih atau biasa disebut Rutan K4. Karena pekerjaannya, ia bisa mendapatkan nomor telepon keluarga para narapidana. M juga bertugas menjawab pertanyaan keluarga tahanan, termasuk tata cara kunjungan.
Dari sini, pegawai KPK disebut kerap dihubungi melalui telepon maupun video call. Dalam video call tersebut, keduanya diduga melakukan perbuatan tidak senonoh hingga 10 kali antara Agustus hingga Desember 2022. Keduanya pernah bertemu satu kali di Tegal. Pegawai KPK mengaku menjalin hubungan karena khawatir dengan masalah di rumah. Sementara itu, istri narapidana mengaku terpaksa menerima perintah. Ia khawatir hal itu akan berdampak pada suaminya yang mendekam di penjara.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, kasus pelecehan seksual tersebut diputus dewan pengawas dalam sidang etik pada April 2023 setelah pertama kali menerima laporan pada akhir Januari 2023. Terkait pelaporan tersebut, Dewas bersalah melanggar surat pertama huruf M Pasal 4 Ayat (1) pegawai KPK.
Dewas merekomendasikan agar pejabat HRD melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menjatuhkan sanksi disiplin. Dalam putusannya, Dewas menilai tindakan M berdampak buruk bagi KPK. Perbuatan tersebut berpotensi merugikan kebahagiaan keluarga orang lain dan dirinya sendiri. Sedangkan yang meringankan adalah pewaris mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Terperiksa dianggap tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran etik.
Sedang dalam proses penyidikan kasus ini Dewas KPK Kemudian diketahui ada perampokan terhadap para narapidana. Salah satu saksi yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual mengatakan, penangkapan dilakukan tanpa ada masalah di penjara dan panitia antikorupsi meminta uang. Saksi mengaku mengirimkan total 72,5 juta birr sepanjang Agustus hingga Desember 2022.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | Ade Ridwan Yandwiputra | M ROSSENO AJI
Pilihan Editor: Siahrul Yasin Limpo Dipenjara di Rutan KPK 20 Hari Ke Depan: Ini Profil Penjara KPK
Quoted From Many Source
