TEMPO.CO, Jakarta – Konflik pertanian Pulau Rempang Pada tanggal 8 September 2023, hal ini tidak bisa dibedakan dengan sistem pengelolaan lahan di Batam, berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Melaporkan dari Koran Tempo, Hal ini bermula dari hadirnya Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (Batam).BP Batam), berhak mengelola seluruh tanah di kawasan tersebut.
Presiden Soeharto menetapkan Bata sebagai kawasan strategis. Kemudian pada tahun 1973 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 41 yang menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan memperkuat peraturan mengenai lahan yang dikelola BP Batam di Batam.
Peraturan ini kerap menimbulkan konflik pertanian di Batam. Hal serupa juga terjadi di Pulau Galang sebelum Pulau Rempang.
Pengertian konflik agraria
Selain disebabkan oleh sistem tanah yang dihasilkan. Konflik pertanian Berdasarkan artikel ilmiah yang berjudul Konflik Agraria Pengelolaan Lahan Perkebunan di Pit Hevia Indonesia (Pit Hevindo) dan Masyarakat Kecamatan Nangun di Provinsi Bogor Suharto dan Basar juga menjelaskan bahwa konflik pertanian disebabkan oleh kesenjangan antar sumber daya pertanian. seperti kesenjangan peraturan dan kebijakan yang bertentangan.
Konflik agraria seringkali berpusat pada penguasaan dan pengelolaan pertanian, yang meliputi tanah, air, dan udara. Pengelolaan pertanian masih jauh dari peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menimbulkan berbagai konflik pertanian.
Keadilan agraria yang menjadi tanggung jawab pemerintah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, atau lebih tepatnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960
Mengapa konflik agraria bisa terjadi?
Berdasarkan artikel ilmiah berjudul Kritik terhadap penanganan konflik agraria di Indonesia. Ditulis Lilis Muriani, setidaknya ada empat penyebab terjadinya konflik pertanian.
1. Berulangnya konflik pertanian menunjukkan pengelolaan yang tidak efektif
Menurut Lillis, banyak mekanisme penyelesaian konflik pertanian melalui berbagai lembaga pemerintah yang kurang baik dalam menyelesaikan konflik. Banyak rekomendasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga terkait konflik cenderung berpihak pada satu pihak.
2. Akar penyebab konflik pertanian belum terselesaikan.
iklan
Persoalan kriminalitas atau kekerasan menjadi titik awal konflik pertanian yang berkepanjangan. Asal atau sumber pertikaian ada pada perkara pidana.
3. Peningkatan penggunaan energi
Awalnya, penggunaan kekerasan merupakan upaya terakhir pihak-pihak yang berkonflik jika proses penyelesaiannya ditutup. Namun dalam konflik agraria, kekerasan selalu digunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa (jabatan yang disponsori negara, Polri, TNI atau pihak yang mempunyai uang). Penggunaan kekerasan dapat membuat korban yang haknya dilanggar merasa putus asa. Hal inilah yang membuat konflik pertanian berlarut-larut karena terkadang melanggar hak asasi manusia.
4. Ada yang salah dengan kebijakan pengelolaan sumber daya pertanian.
Di tingkat negara bagian, sebagai penegakan pemerintah, justru ditujukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Namun, hal ini tidak terjadi. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya konflik pertanian. Selain itu, konflik pertanian ini merupakan konflik yang kompleks dan memiliki banyak segi.
Serangkaian konflik pertanian pun terjadi
Di antara konflik-konflik pertanian yang menarik perhatian masyarakat, disebutkan konflik-konflik pertanian yang terjadi di daerah-daerah berikut ini.
- Terjadi konflik antara proyek pembangunan Bendungan Benner dengan tambang ansite di desa tersebut Kesayangan
- Konflik dengan perusahaan dan pabrik semen di Kenting
- Sengketa tanah di Dago Elos Bandung
- Ditolak bandara internasional di Kulon Progo
- Konflik agraria di Kinipan, Kalimantan Tengah
Konflik pertanian di Indonesia sendiri masih banyak dan belum disebutkan. Konsorsium Reforma Agraria (KPA) mencatat setidaknya terdapat 212 konflik agraria pada tahun 2022. waktuKonflik agraria tidak hanya terjadi di desa KPA 459, namun juga di perkotaan.
“Jumlah korban meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sekitar 50 persen yaitu 346 ribu keluarga terdampak,” kata Sekjen KPA Dewey pada 9 Januari 2023.
Pilihan Redaksi: Ramai Dukung Warga Pulau Rempang: Ustaz Abdul Somad, Kepala Suku Dayak Pajaji, PBNU, Mohamadiyah
Quoted From Many Source
