Pajak rokok elektrik resmi berlaku mulai 1 Januari 2024.

Bisnis285 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaKementerian Keuangan (Kemanku) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK/2023 tentang penagihan, pemotongan, dan penarikan simpanan. pajak Rokok, termasuk Rokok elektronik.

Kepala Kantor Pelayanan Komunikasi dan Informasi Menteri KeuanganDenny Surjantoro menyatakan penerapan pajak rokok terhadap rokok elektrik akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Menurut dia, aturan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Negara Bagian dan Provinsi (UU HKPD).

“Ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok elektrik dari pemberlakuan cukai pada pertengahan tahun 2018,” kata Denny dalam keterangan resmi, Sabtu, 30 Desember 2023.

PMK no. 143 merupakan upaya pengendalian konsumsi rokok oleh masyarakat. Untuk itu, peran pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha rokok elektrik, dalam mendukung implementasi kebijakan ini sangat besar, ujarnya.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan, prioritas pajak rokok elektrik adalah keadilan, mengingat selain penerimaan negara, juga akan melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik yang akan dikenakan pajak rokok mulai tahun 2014.

Sebagai informasi, rokok elektronik merupakan salah satu barang yang dapat dikenai Undang-undang Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu besaran cukai yang dikenakan terhadap barang kena cukai termasuk hasil tembakau yang termasuk rokok. , cerutu, daun. Rokok, tembakau potong, rokok elektrik, dan hasil olahan tembakau lainnya (HPTL).

Pengenaan cukai rokok terhadap rokok elektronik juga mempunyai konsekuensi terhadap pengenaan pajak rokok. Namun ketika pajak rokok elektrik diberlakukan pada tahun 2018, pajak rokok tersebut tidak langsung dikenakan.

Hal ini sebagai upaya untuk memberikan masa transisi yang cukup bagi penerapan konsep piggyback tax yang telah diterapkan pada tahun 2009 melalui Keputusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Baca Juga  7 Alasan Mengapa Anda Tidak Harus Melewatkan Sarapan Pagi, Ini Menyembunyikan Gula Darah Tinggi

Dalam jangka panjang, penggunaan rokok elektrik dapat berdampak buruk bagi kesehatan, dan zat-zat yang terkandung dalam rokok elektrik termasuk barang konsumsi yang perlu dikontrol. Sedangkan penerimaan cukai rokok elektrik pada 2023 hanya sebesar Rp1,75 triliun atau hanya 1 persen dari total penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Setidaknya 50 persen pendapatan pajak rokok dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat (Jamkesnas) dan penegakan hukum, yang pada akhirnya mendukung layanan publik yang lebih baik di negara bagian.

Pilihan Redaksi: Anis Ikuti Pajak 100 Orang Terkaya di Indonesia, Penjelasan Timnas Amin.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *