Menteri mengatakan bahwa rancangan undang-undang penyiaran yang diajukan pemerintah belum disahkan

Bisnis17 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaMenurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Sethiadi, pemerintah menolak RUU tersebut. RUU Penyiaran Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat menyoroti RUU ini sebagai sejumlah ketentuan yang dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia.

Budi Ari mengatakan dalam konferensi pers online pada Jumat, 24 Mei 2024, “Sampai saat ini pemerintah belum menerima rancangan resmi Peraturan Penyiaran.” UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Perubahan.

Oleh karena itu, Budi Arie mengatakan pemerintah belum bisa mengomentari wacana RUU Siaran saat ini. Dia mengatakan, pemerintah akan menunggunya. Meski demikian, Buddy Ari mengaku sudah mengetahui pasal-pasal kontroversial dalam RUU tersebut. Menurutnya, draf tersebut belum final.

“(RUU) itu belum resmi, kita belum punya. Kami hanya mendapat versi WhatsApp, drafnya belum resmi ada di meja kami. Karena belum ada draf resminya, kami hanya mendapatkan versi WhatsApp.

Soal UU Penyiaran, itu semua dari kami, kata Menkeu.

Dokumen yang diterbitkan pada 27 Maret 2024 itu diketahui mendapat kritik karena memuat pasal yang mengancam kebebasan pers. RUU Penyiaran waktu Ini memiliki 14 bab dengan total 149 artikel. Sejumlah artikel mengancam kebebasan pers di Indonesia yang melarang keras jurnalisme investigatif.

Sultan Abdurahman

Pilihan Editor: KTT WWF Bali Meluncurkan Pusat Keunggulan Asia-Pasifik untuk Ketahanan Air dan Iklim

klik disini ke mencari Update berita terkini dari Tempo di Google News



Quoted From Many Source

Baca Juga  Mahfoud MD Sebut Tak Gunakan Singkatan di Pilpres 2024 Hanya Ganjar-Mahfoud

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *