Mendagri mendesak pemerintah daerah memberikan bantuan kepada keluarga petugas pemilu yang meninggal

Bisnis76 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memberikan bantuan kepada keluarga jenderal tersebut. Pilihan Pejabat Badan Sementara yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Bantuan dari APBD antara lain biaya pemakaman dan beasiswa anak petugas.

“Kita semua berduka atas meninggalnya korban, namun saya mohon kepada seluruh kepala negara untuk memberikan pendampingan kepada aparatur yang menjalankan tugasnya dalam pemilu, mulai dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) hingga Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) dan pejabat pemilu lainnya. ,” ujarnya di kantor Kementerian Kesehatan, Senin.

Menteri juga meminta Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil dan Umum (Dirgen Dukapil) memperlancar proses administrasi, termasuk menerbitkan akta kematian bagi pejabat yang meninggal.

Di tahun Berkaca pada pemilu 2019, Titus menjelaskan langkah yang diharapkan dapat mengurangi jumlah petugas yang meninggal dan jatuh sakit saat menjalankan tugas. “Banyak upaya yang dilakukan untuk memperkirakan keadaan tersebut, salah satunya adalah persyaratan berdasarkan rekomendasi Menteri Kesehatan. Idealnya, seseorang bisa bekerja hingga 10 jam,” ujarnya.

Menurut Tito, pemerintah membatasi usia kerja Tim Koordinasi Pemilihan Umum (KPPS) dari 17 menjadi 55 tahun. Petugas pun menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memeriksa kesehatannya.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyiapkan fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik kesehatan, dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada petugas sementara di TPS.

Menteri Tito mengangkat keputusan Mahkamah Konstitusi dengan memperpanjang masa penghitungan suara pemilu agar tidak kelelahan. “Kita ketahui bersama, pemungutan suara akan dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 dan penghitungan suara akan dilakukan paling lambat hingga tengah malam. Namun keputusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang penghitungan suara selama 12 jam. Artinya prosesnya 22 jam ditambah 12 jam, jadi [officers are working] Sampai 34 jam,” jelasnya.

Baca Juga  Untuk pengembangan kendaraan listrik, BMW dan Mercy menjalin kerja sama di China

Namun keputusan ini harus dipahami dengan jelas. Kementerian Kesehatan merekomendasikan masyarakat idealnya bisa bekerja hingga 10 jam terus menerus. “Dan KPU meyakini kerja terus-menerus harus dihindari karena istirahat, karena istirahat menimbulkan moral hazard. Tapi bukan berarti petugas bekerja terus-menerus. [without breaks]individu diperbolehkan istirahat jika lelah, sedangkan petugas lainnya menutup pekerjaannya sementara penghitungan suara terus berlangsung.

di antara

Pilihan Editor: Gibran Rakabuming menilai pertemuan Jokowi-Suriya Paloh sudah kehilangan daya tariknya.

klik disini Untuk mendapatkan berita terkini dari Tempo di Google News



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *