LBH Yusuf menghimbau Ketua Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan Gibran dan Zulhas

Bisnis246 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pengacara yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu. saya minta maafMenurut Rahmat Bajaja, salah satu kuasa hukum LBH Yusuf, Saeed Kemal Zulfi, hal tersebut disebabkan lembaga pengawas tidak menindaklanjuti empat laporan pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 yang diajukan kliennya.

Selasa, 2 Januari 2024, di Gedung Bawaslu Jakarta Pusat, Kemal mengatakan, “Empat laporan ini ditolak dan tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi perhatian kami, sehingga hari ini kami mengirimkan surat panggilan kepada Presiden RI Basil.

Keempat laporan tersebut menyangkut pelanggaran yang dilakukan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raqqa dan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Kekuatan Nasional (PAN) Zulkifli Hassan (Zulhas).

Keempat laporan Mal tersebut diajukan oleh tiga kliennya, Mirza Zulkarneen, Ichwan Setiawan, dan Muhammad Fauzi.

4 laporan tentang Gibran dan Zulhas

Laporan tersebut memuat dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Gibran dengan menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Desa Bersatu.

Selain itu, pada Minggu, 3 Desember 2023, terjadi dugaan pelanggaran pemilu terhadap Gibran saat pembagian karton susu di sekitar Car Free Day (CFD) Jakarta Pusat. Kampanye Di Depan Anak – Anak di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafa Jakarta Selatan pada Minggu, 10 Desember 2023.

iklan

Selain itu, ada laporan tentang Zulkifli Hasan Pada 19 Desember 2023, di Semarang, Jawa Tengah, ia dituduh menghasut rapat nasional Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI). Zulhas saat itu mengeluarkan pernyataan di Kementerian Presiden yang mendukung calon presiden, Prabowo Subianto. Acara bisnis.

Bawaslu dinilai berstatus ganda

Menurut Pak Kemal, sikap Bawaslu yang tidak menindaklanjuti keempat laporan tersebut bertolak belakang dengan laporan lainnya. Ia mencontohkan lembaga yang dipimpinnya. Grace Bajaj Saat ia menyanyikan puisi melawan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam rangkaian acara pemilihan nomor, ia mampu menangani masalah tersebut dengan cepat.

Baca Juga  Lulusan ITB Bicara Beda Tunggakan SPP Dulu dan Sekarang

Bahkan, kata dia, saksi yang dihadirkan dalam kasus tersebut hanya satu orang yang menyaksikan tayangan di YouTube, dan tidak ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengamati langsung kejadian tersebut.

“Kami merasa hal ini sangat berbeda dengan pandangan Bawaslu dalam kasus Pantun Kak Emin. Bawaslu akan membawanya ke tingkat sidang peradilan,” kata Kamal.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *