KPK menyebut ada penyesuaian harga dalam kasus korupsi di rumah dinas DPR

Bisnis56 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Pemberantasan KorupsiAlexander Marwata menyatakan ada revisi harga dalam kasus tersebut. Korupsi di rumah dinas DPR RI pada tahun anggaran 2020.

“Kalau tidak salah itu konspirasi mencungkil harga. Meski di pasaran tidak terlalu besar, tapi katanya mahal,” kata Alex di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, KPK, Rabu, 6 Maret 2024.

Namun Alex mengaku belum mendapat informasi lebih detail dari tim penyidik ​​soal dugaan kasus korupsi di rumah sah DPR tersebut.

Salah satu perkembangan terkini Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikannya adalah pelarangan tujuh orang bepergian ke luar negeri.

“Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta agar tujuh orang yang berstatus pejabat publik dan swasta di Republik Indonesia dicopot dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.” Demikian disampaikan Ketua KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2024.

Ali tak merinci lebih jauh identitas ketujuh orang yang dilarang keluar negeri itu. Penangguhan tersebut akan berlangsung selama 6 bulan ke depan hingga Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan penyidikan.

Komite Pemberantasan Korupsi menghimbau pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dan selalu menghadiri setiap panggilan tim penyidik ​​untuk dilakukan pemeriksaan.

iklan

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan telah memulai penyelidikan kasus korupsi tersebut. Sesuai undang-undang KPK, semua perkara yang sudah masuk tahap penyidikan harus disertai penetapan tersangka.

Namun, pengumuman pihak yang berstatus tersangka akan dilakukan saat konferensi pers penangkapan terkait pasal yang disangkakan dan konstruksi kasus. Ali mengatakan, dalam penyidikan tersebut, tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat pasal mengenai kerugian keuangan negara senilai miliaran rupee.

Baca Juga  3 Teratas Dunia: Republik Pisang Malaysia, Ukraina yang Marah, dan Rusia Usir Diplomat AS

Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan seluruh rincian akan diungkapkan semaksimal mungkin kepada publik dalam persidangan agar masyarakat bisa menilai hasil kerja komisi korupsi.

Nanti di persidangan akan dibuka seluas-luasnya. Semua bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan atau keterangan saksi-saksi yang dipanggil pasti akan dibuka dalam berita acara pemeriksaan. Itu akan diserahkan secara resmi. Kuasa hukum, bagi terdakwa, untuk hal yang sama, dan kemudian hal yang sama dibuktikan dengan jelas di hadapan juri, kata Ali Fikri.

Pilihan Editor: Alasan penasehat hukum menduga ada unsur politik dalam kasus Siarul Yasin Limpo



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *