Keluarga pelanggar HAM menawarkan kesepakatan politik kepada calon presiden untuk menyelesaikan masalah mereka.

Bisnis199 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Keluarga korban Pelanggaran hak asasi manusia Di tahun Ia menyatakan akan memberikan syarat politik kepada tiga calon presiden dan wakil presiden dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998. Pilpres 2024.

Ayah Ukok Munander Sihan, Payan Sihan mengatakan, “Kami akan menyurati tim pemenangan nasional untuk bertemu dengan para calon. Nanti kalau sudah bisa bertemu, kami akan berikan kontrak politik kepada mereka.” waktuKamis, 21 Desember 2023. Ukok merupakan aktivis yang diculik Kelompok Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Menurut Payan, dalam teks kontrak, keluarga korban penghilangan paksa meminta calon presiden dan wakil presiden menandatangani surat untuk menyelesaikan masalah serius HAM tersebut. “Kalau terpilih, mereka bisa menyelesaikannya atau tidak,” jelasnya tentang isi kontrak politik.

Diketahui, pada 14 Mei 1998, Ukok diculik. Dia menghilang bersamaan dengan Hendra Hambali. Dia terakhir diketahui pergi ke Ramayana Mall di Siputat untuk menyaksikan peristiwa penjarahan dan pembakaran. Sementara Hendra Hambley terlihat tetangganya di Glodok Plaza.

Kesepakatan tersebut diprakarsai oleh keluarga korban yang menilai visi dan misi calon presiden tidak merinci penyelesaian permasalahan HAM yang serius tersebut. “Jangan sampai melayang seperti yang dilakukan Pak Jokowi dulu, yang sepertinya tidak terjadi,” ujarnya. Memang, menurut Payan, Nawa Sita Presiden Joko Widodo memuat poin-poin untuk mengatasi permasalahan HAM yang serius.

Menurut Payan, dengan penandatanganan perjanjian, keluarga korban akan lebih mudah menggalang calon presiden terpilih untuk memenuhi syarat kontrak. “Jika mereka menolak, berarti mereka tidak berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

iklan

Nanti dalam surat itu, menurut Payan, para calon presiden– Calon wakil presiden diminta melaksanakan empat rekomendasi DPR untuk menyelesaikan permasalahan HAM serius di masa lalu. Pertama, menasihati Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, Presiden RI merekomendasikan agar lembaga pemerintah dan badan terkait mencari 13 aktivis yang hilang selama ini.

Baca Juga  Risma Bicara Pengalaman Indonesia Kelola Risiko, Begini Tanggapan Direktur OECD

Ketiga, menyarankan agar pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan agar pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk mengakhiri praktik penghilangan orang di Indonesia.

Ketiga calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah Anyus Basedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Payan, ketiga calon presiden tersebut belum diberitahu mengenai rencana kontrak politiknya. Ini dijadwalkan mulai Rabu, 20 Desember 2023.

Selain Ukok, Widji Tukul, Yadin Muhyiddin, Petrus Bima Anugrah, Suyat, M. Yusuf, Hendra Hambali, Hermawan Hendrawan, Soni, Yang Afri, Ismail, Nova Alkatatiri dan Dedi Hamdun dihilangkan secara paksa di bawah rezim baru.

Pilihan Redaksi: TKN mengatakan Prabowo akan membangun sekolah unggulan seperti SMA Taruna Nusantara di setiap negara bagian.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *