informasi nasional – Langit Jakarta membiru pada Selasa 12 September 2023. Menurut Plt Gubernur Diki Jakarta Heru Budi Hartono, hal tersebut dikarenakan seluruh program yang dilaksanakan berjalan dengan baik. “Karena (kontribusi) kita semua. Semua (program) efektif,” ujarnya. di antara.
Pj Gubernur Heru mengatakan, setiap program yang telah dan sedang dilaksanakan pemerintah negara bagian, pemerintah pusat, dan swasta dapat mengatasi pencemaran udara Jakarta secara bertahap. Menurut Jakarta Blue Sky, hal tersebut bukan hanya karena program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melakukan rekayasa cuaca melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menggunakan metode tersebut. Semprotan kabut air. “(Semua pihak) punya persentase kecil untuk melawan polusi,” ujarnya.
Dalam siaran persnya, Kepala Pusat Informasi, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, BNPB bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pihak terkait lainnya di bidang tersebut Badan Wilayah DKI Jakarta, melakukan TMC dengan metode Semprotan kabut air Menggunakan dua pesawat Cesna.
Operasi ini dilakukan di Pada tanggal 4 – 11 September 2023, “durasi penerbangan 82 jam 50 menit, dan disemprotkan air sebanyak 70.500 liter yang mampu menimbulkan uap buatan di langit Jakarta,” ujarnya.
Dalam satu hari, masing-masing pesawat melakukan empat jenis operasi di beberapa wilayah di Jakarta, antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Upaya tersebut mulai memberikan dampak yang signifikan, yaitu mengurangi biaya polusi PM 2.5. iqair.comAgar langit Jakarta terlihat lebih bersih. Kualitas udara pagi Jakarta pada 14 September 2023 termasuk dalam kategori sedang menurut situs ini.
“BNPB akan terus berupaya mengurangi pencemaran di Jakarta dalam beberapa hari ke depan,” tambah Abdul.
Koordinator Critical Strategies Chintia Imelda Madir menjelaskan, peningkatan kecepatan angin berperan dalam membirunya langit Jakarta. Saat ini Indonesia menghadapi angin muson timur yang bertiup dari Australia hingga Asia melalui Indonesia. Antara bulan April hingga Oktober 2023, Indonesia saat ini sedang mengalami musim kemarau.
Hal ini juga berdampak pada penumpukan pencemaran. Pada Kamis, 14 September 2023, kalau dilihat dua hari terakhir, data BMKG mengalami peningkatan, ujarnya.
Sementara terkait uji emisi yang baru dilakukan, Imelda mendorong polisi untuk terus menerbitkan tiket emisi. Sebab menurut hasil penelitian, pencemar PM 2.5 terbesar berasal dari sektor transportasi yaitu 67%. Semua jenis kendaraan, termasuk kendaraan berat, sepeda motor, dan solar, menyumbang 80 persen polusi PM 2.5.
“Bukan itu penyebabnya, kita memang perlu tahu apa sumber emisinya. Identifikasi sumber emisi adalah wajib. “Inilah peran penelitian dan peran informasi,” tegasnya.
Menurut Imelda, tiket emisi dapat mendorong warga untuk memenuhi baku mutu gas buang kendaraannya. Tidak hanya itu, ekosistem pendukung seperti bengkel dan alat lainnya juga dibangun. “Contohnya banyak ojek dari uji emisi kemarin. On line Dia mengambil tiketnya. “Selain bengkel, operator harus bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kendaraan di sistemnya,” jelasnya.
Jika ekosistem mendukungnya, pengujian emisi menjadi bagian dari perawatan kendaraan. Dengan begitu, uji emisi justru tidak menjadi beban semua pihak Perilaku Publik. “Lakukan seperti perawatan oli pada kendaraan, yang otomatis tersaring sendiri jika sudah waktunya,” jelasnya.
iklan
Imelda menambahkan, permasalahan udara merupakan permasalahan emisi lintas batas. Harmonisasi implementasi kebijakan di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) adalah kuncinya. Penting untuk dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Negara Diki Jakarta, DLH Negara Jawa Barat, DLH Negara Banten dan seluruh petugas dinas lingkungan hidup kabupaten/kota di wilayah satelit ibu kota, karena ini merupakan isu yang sangat strategis.
Imelda telah memberikan sumber daya kepada Pemprov Diki Jakarta untuk meningkatkan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU). “Jakarta hanya memiliki lima SPKU dengan kepadatan dan kompleksitas aktivitas masyarakat yang ada,” ujarnya. Namun yang terpenting kemudahan komunikasi dan akses masyarakat harus ditingkatkan terlebih dahulu.
“Kedua, pemerintah negara bagian akan melakukannya secara rutin Mengumpulkan informasi Kemampuan untuk melacak emisi. Karena rilis dapat diidentifikasi ketika diketahui, dan target dapat diidentifikasi. Ketiga, data CerdasMengintegrasikan informasi. Dan terakhir, manajemen,” jelasnya.
Imelda mengingatkan, Jakarta telah memiliki Peraturan Gubernur tentang strategi pengendalian pencemaran udara. Dalam Pergub tersebut, terdapat tiga strategi dan 73 rencana aksi rinci untuk mengurangi polusi pada tahun 2030.
“Uji emisi juga termasuk di sana, cara membangun jaringan transportasi, serta aturan pembakaran sampah. Kalau ini dilakukan secara konsisten maka akan menjadi acuan BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), menjadi dasar perencanaan dan penganggaran. alokasinya, serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit kinerja masing-masing perusahaan, yang akan menjadi pedoman. Membandingkan dari Anggaran yang mana ditugaskan. “Semua upaya bersama ini akan dilakukan sehingga tujuan penurunan emisi pada tahun 2030 dapat tercapai,” kata Imleda.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Diki Jakarta yang membangun jaringan transportasi agar masyarakat bisa beralih ke angkutan umum. “Juga sekarang ada LRT,” lanjutnya.
Wakil Ketua Konsolidasi dan Pembangunan Daerah Asosiasi Transportasi Indonesia (MTI), Joko Setijowarno mengatakan, polusi udara di Jakarta biasanya meningkat pada musim panas pada Juni-Agustus 2023. Sumber pencemaran terbesar berasal dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen).
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 25,5 juta kendaraan bermotor akan didaftarkan untuk beroperasi di Diki Jakarta pada tahun 2022. 78 persennya adalah sepeda motor. Sepeda motor menghasilkan beban polutan per penumpang tertinggi dibandingkan mobil pribadi berbahan bakar bensin dan solar, mobil penumpang dan bus. “Jadi kalau bepergian dengan bus, kontribusi CO2-nya lebih sedikit dibandingkan sepeda motor dan mobil pribadi,” ujarnya.
Di tahun Mengutip data Proyek Integrasi Kebijakan Transportasi Perkotaan Jabodetabek Tahap 2 (JUTPI-2) pada tahun 2018, total aktivitas di Jabodetabek sebanyak 88,2 juta perjalanan per hari. Di Jakarta, sebanyak 21,2 juta perjalanan per hari (24,03 persen), 6,4 juta perjalanan per hari (7,26 persen), dan lainnya sebanyak 60,6 juta perjalanan per hari (68,71 persen) melewati pinggiran kota. Dari segi pergerakan, 15,1 persen menggunakan mobil pribadi, 72,65 persen menggunakan sepeda motor, dan sisanya 12,25 persen menggunakan angkutan umum (bus, kereta api, ojek, taksi, dan becak).
kebijakan ERPElektronik jalan Harga) dapat menjadi kebijakan penting dan utama di Kota Jakarta. Di Jakarta, kebijakan ERP dirasa sangat penting untuk mengatasi permasalahan transportasi, termasuk polusi udara, kata Joko.
Quoted From Many Source
