Jalur Pembahasan RUU DKJ yang tertunda

Bisnis41 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Legislatif (Baleg) DPR Agenda pembahasan RUU Daerah Istimewa Jakarta atau DJ Bill Minggu ketiga bulan Maret 2024.

Guspardi Gaus, anggota Baleg DEP, mengatakan pimpinan DEP telah menerima surat Presiden mengenai Daftar Masalah (DMM) sejak Februari lalu dan menunjuk Baleg sebagai panitia kerja untuk membahasnya. “Banyak perubahan yang dilakukan pada isi dan editorial pada artikel tertentu,” kata Guspardi. waktuSabtu, 9 Maret 2024.

RUU DKJ sebelumnya dijadwalkan pembahasan usai sidang ke-12 DPD pada 15 Januari mendatang. Menurut Guspardi, agenda tersebut harus dijalankan secara efektif, dengan memperhatikan amanat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Undang-undang ini mengamanatkan pembahasan UU DKJ selesai dua tahun setelah rancangan undang-undang tentang IKN disahkan menjadi undang-undang. Namun agenda tersebut tertunda hingga DPD kembali menggelar Kongres ke-13 pada Maret mendatang.

Guspardi mengatakan, pembahasan tertunda akibat terlambatnya DMM yang dikirimkan pemerintah ke DPR. “Kami belum tahu alasannya. DMA itu disahkan saat DP sedang berlibur Februari lalu.”

Menurut UU IKN, salah satu alasan pemindahan ibu kota negara adalah untuk mengetahui keadaan setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota. Pasal 41 Ayat 4 UU IKN mengatur bahwa perubahan UU Jakarta merupakan bidang khusus.

Oktober lalu, Balegh memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program UU Nasional 2023. UU ini memiliki 12 bab dan 72 pasal yang mengatur tentang pegawai. penanaman Modal; angkutan; daerah belanja industri; kontrol publik; ilmu Pemerintahan; dan bekerja.

Hingga awal November, pemerintah masih memperdebatkan RUU ini. Namun pada akhir November lalu, Panitia Kerja Baleg DPD mengubah cara penetapan gubernur dan wakil gubernur DKJ dari proses pemilihan menjadi penunjukan langsung oleh presiden.

Baca Juga  Jadwal final Hong Kong 2023 dibuka hari ini: 3 wakil Indonesia memburu gelar juara, Jonathan Christie salah satunya.

iklan

Laporan Koran Tempo Bertajuk “Bahaya Pembahasan Cepat RUU DKJ”, perubahan prosedur dan pasal kontroversial ini akan terjadi pada November 2023 atau saat Panitia Kerja DPR berkunjung ke Amerika Serikat.

Dua sumber waktu Usulan perubahan cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di pemerintahan dan DPR adalah Ketua Baleg DPR Supratman Andy Agtas dan Wakil Ketua Baleg Lodewik Frederick Paulus. Keduanya mengikuti studi banding ke AS sebulan lalu.

Supratman dan Lodewijk tidak membalas email konfirmasi. waktu Dengan nomor WhatsApp-nya.

Sebulan kemudian, tepatnya pada 5 Desember, Rapat Paripurna PDP menyetujui dimulainya pembahasan UU DKJ dengan pemerintah. Perundingan ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2024, atau sebelum klausul final UU IKN berakhir pada 15 Februari 2024.

Di tahun Pada Februari 2024, saat DPR memasuki masa reses, pemerintah menyerahkan rancangan DKG kepada pimpinan DPR. Ada beberapa unsur dan redaksi yang melakukan perubahan pada artikel. Pada Maret 2024, Bale selaku panitia kerja memutuskan pembahasan UU DKJ pada minggu ketiga.

Imam Hamdi | HENDRIK YAPUTRA

Pilihan Redaksi: Status Jakarta sebagai Ibu Kota ramai diperbincangkan, berikut penjelasan Pengamat



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *