Harga koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan insentif pajak yang diperlukan untuk mobil listrik

Bisnis113 Dilihat

GOOTO.COM, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai insentif pajak mobil listrik diperlukan untuk mendorong perkembangan industri otomotif Indonesia, khususnya kendaraan listrik.

iklan

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Rachmat Qaimuddin, Wakil Kepala Bidang Koordinasi Prasarana dan Transportasi Kementerian Koordinator MARVS. Ia juga menyampaikan pentingnya pemberian insentif untuk mempercepat era elektrifikasi.

“Insentif pajak merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam revolusi kendaraan listrik,” lapor Rachmat. Pergi ke dari di antara Hari ini Sabtu 2 Maret 2024

Dengan mendorong produsen mobil listrik dunia untuk memproduksi secara lokal di Indonesia, Indonesia tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, hal ini terus membuka jalan bagi pengembangan ekosistem otomotif yang kuat dan berkelanjutan.

“Tahun ini akan menjadi tahun yang spesial bagi pengembangan ekosistem EV dalam negeri karena kita akan mendapatkan lebih banyak pilihan kendaraan EV, yang tentunya akan membuat kendaraan EV lebih terjangkau untuk khalayak luas,” ujarnya.

Di tahun Pada akhir tahun 2023, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemberian insentif. Perpres ini mengatur penyesuaian ketentuan KBLBB TKDN roda dua/tiga dan roda empat atau lebih, salah satunya adalah perubahan TKDN sebesar 60 persen pada tahun 2024 hingga tahun 2027.

Insentif yang ditawarkan antara lain insentif keringanan bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan potongan pajak KBLBB daerah. Insentif ini berlaku untuk mobil yang datang dalam bentuk lengkap (CBU). dan membusuk sempurna (CKD), kurang dari 40 persen nilai komponen lingkungan hidup atau TKDN.

Produsen mobil listrik bisa mengimpor paket insentif dan PPnBM hingga akhir tahun 2025. Lebih lanjut, produsen wajib memenuhi aturan produksi EV dalam negeri atau “hutang produksi” paling lambat akhir tahun 2027, sesuai ketentuan TKDN terkait.

Baca Juga  Rangkuman Hasil Hong Kong Open 2023: Anthony Sinisuka Jinting Kalah, Hanya 3 Wakil Indonesia yang Lolos ke Final.

“Paket insentif ini ditawarkan sebagai berikut. Solusi yang saling menguntungkan Bagi investor atau produsen EV di Indonesia dan internasional,” ujar Iwan Suryana, Deputi Direktur Pengembangan Iklim Investasi Kementerian Investasi.

Pilihan Editor: Tips Membeli Mobil Bekas, Pilih Tempat yang Menawarkan Garansi!

Ingin mendiskusikan artikel di atas dengan editor? Datang dan bergabunglah keanggotaan.tempo.co/komunitas Pilih grup GoOto



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *