Dewas mengingatkan pimpinan KPK untuk menunjukkan dirinya tidak bersalah

Bisnis506 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengingatkan Pangabe. Pimpinan KPK Jujur agar tidak menunda dugaan pelanggaran kode etik.

“Saya kira pimpinan KPK harus menjaga dan memperkuat integritasnya agar tidak ada laporan ke Dewas. Dalam paparannya mengenai kinerja Dewas tahun 2023 di Gedung C1 KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024, Tumpak mengatakan, “Kita tidak bisa mencegahnya. lapor ke Dewas, karena sekarang sudah terbuka. Itu zamannya,” ujarnya.

Tumpak mengatakan, pihaknya juga telah meluncurkan pelaporan secara online. Sistem peluit (WBS) Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK.

“Kami sudah sampaikan kepada pimpinan KPK tentang tindakan, integritas, dan kerja sama pimpinan. Kami biasanya berpesan agar pimpinan tidak melakukan apa pun terkait pelanggaran kode etik yang sudah kita sepakati di KPK IS,” Tumpak dikatakan.

Di tahun Pada tahun 2023, Dewas KPK menerima 67 laporan terkait pelanggaran Kode Etik. Dua di antaranya mencapai putusan dua Pimpinan KPK Yohannis Tanak dan Firli Bahuri.

Dewas didakwa terhadap Yohannis Tanak atas dugaan pelanggaran etika dalam pertemuannya dengan Kepala Kantor Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mohamed Idris Froyoto Sihite. Dalam putusannya, Dewas KPK menyatakan Tanak tidak melanggar kode etik.

iklan

Selanjutnya Dewas KPK mengadili Firli Bahuri dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku, yakni berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syarul Yasin Limpo. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Firli Bahuri.

Dalam putusan terhadap Firli Bahuri, Dewas KPK mengingatkan agar pimpinan KPK menjadi panutan dan panutan dalam penerapan kode etik dan perilaku di KPK.

Baca Juga  Kronologi hilangnya pesawat di Kalimantan Utara

Baru-baru ini, dua Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Nurul Gufron dilaporkan ke Dewas KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Komisi antirasuah masih mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Alex dan Gufron karena mempengaruhi urusan Kementerian Pertanian.

Pilihan Editor: Mantan penyidik ​​meminta KPK mengusut temuan PPATK soal aliran uang ke 21 bendahara parpol.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *