Derescrimsus Polda Metro Jaya Tolak Tanggapi Materi Tuntutan Praperadilan Firli Bahuri

Bisnis345 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Belum ada tindakan yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Perilaku berenda Ia mengajukan gugatan pendahuluan terhadap mantan Menteri Pertanian tersebut terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Siahrul Yasin Limpo. Pengacaranya mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023.

Dalam surat dakwaan disebutkan, laporan polisi Model A dan perintah penyidikan kasus tersebut diajukan pada tanggal yang sama, yakni 9 Oktober 2023. Hal ini dinilai melanggar Aturan 8 KUHP (KUHAP) 1981. Pasal 1 Angka 2 KUHAP Jo. Pasal 1 Angka 5 KUHP.

Hal itu telah dikonfirmasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Tinggi Ade Safri Simanjuntak menolak berkomentar. Soal isi praperadilan, saya menyesal tidak menanggapi di sini. Nanti tanggapannya akan dikirim oleh bagian hukum Polda Metro Jaya pada praperadilan, kata Ade Safiri saat dihubungi. waktu Pesan pada Minggu, 26 November 2023.

Berdasarkan dokumen, setelah Firli Bahuri dilaporkan ke KPK Dumas pada 9 Oktober 2023, ada surat pelaporan dari Polda Metro Jaya. Model laporan yang dimuat di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyerangan Firli Bahuri terhadap Siarul Yasin Limpo. Berdasarkan ketentuan, Laporan Polisi Model diajukan oleh petugas kepolisian apabila petugas tersebut segera mengetahui atau mengetahui secara langsung kejadian atau kejadian yang akan dilaporkan.

Pada hari yang sama penyampaian laporan polisi, yakni pada 9 Oktober 2023, Surat Perintah Penyidikan Kapolda Metro Jaya Nomor SP.Sidik/6715/X/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Oktober 2023. Pengacara dalam mosi praperadilan meminta hal ini. Tentu saja, perintah investigasi harus dibuat terlebih dahulu.

Dalam catatan praperadilan tertulis, perintah penyidikan harus menjadi dasar bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik ​​untuk mencari dan menemukan peristiwa dugaan tindak pidana. . Hal ini untuk mengetahui bisa atau tidaknya tes tersebut dilakukan. Tentu saja, sebelum melakukan penyelidikan, Anda harus terlebih dahulu membahas topik kerentanan atau masalah.

Baca Juga  Berbagai aktivitas fisik yang membantu kesehatan mental dan fisik

Lepas dalam dakwaannya mengatakan, laporan polisi dan surat perintah penyidikan dikeluarkan pada hari yang sama, yang mengindikasikan pelanggaran Pasal 1 Angka 2 KUHP. Pasal 1 angka 5 KUHAP dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyidikan pidana tidak sah karena bertentangan dengan hukum acara pidana karena proses penyidikan dilakukan tanpa adanya proses penyidikan terlebih dahulu. Tindakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya dinilai tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Ferli Bahuri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tulisnya dalam berkas praperadilan.

Tindakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah karena dilakukan bertentangan dengan KUHAP, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri diberhentikan karena dianggap melanggar hukum. Hal itu juga termasuk dalam dugaan putusan terhadap Frili Bahuri.

Berikutnya: Soal Laporan Penjelasan Model…



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *