Dengan menggunakan APBN, BPH Migas menilai penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan berskala besar.

Bisnis18 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan, penyaluran BBM jenis subsidi dan kompensasi harus tepat sasaran dan tepat jumlah, karena menggunakan dana APBN.

Anggota Panitia BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya, Minggu, 7 Juli 2024 di Jakarta mengatakan, “BPH Migas terus berupaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi menggunakan dana pemerintah sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Menurutnya, BPH Migas selalu berkomitmen untuk memberikan akses BBM bersubsidi yang aman, bebas repot, dan mudah bagi seluruh masyarakat.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat akan berperan penting dalam pengendalian bersama agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, tepat jumlah, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” tambah Halim pada “Sinergi BPH Migas dan DPR” di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 6 Juli.

Dijelaskannya, pada tahun 2024, kuota bahan bakar jenis tertentu (JBT) yaitu solar untuk provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai proyeksi kebutuhan masyarakat. Di tahun Hingga Mei 2024, pengakuan terhadap solar di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 41,80 persen.

Mulai saat ini, BPH Migas akan terus menjalin kontak erat dengan pemerintah daerah untuk mengkaji kebutuhan solar JBT di daerah dan menunggu ketersediaan BBM bersubsidi.

Selain itu, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Alokasi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus (JBKP), BPH Migas melaksanakannya secara triwulanan. Kajian penyaluran JBT dan JBKP dilakukan dengan mengalokasikan bisnis PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk termasuk fasilitas distribusinya untuk memastikan tepat sasaran dan tepat ukuran.

iklan

Lanjut Halim, sebagai bagian dari upaya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat jumlah, BPH Migas akan mendorong instansi penerbit surat rekomendasi untuk menggunakan aplikasi XStar untuk mendigitalkan surat rekomendasi yang dikeluarkan.

Baca Juga  Bisakah uang membeli kebahagiaan? Berikut penjelasannya

Penggunaan aplikasi ini memudahkan instansi karena terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah dan badan usaha distribusi. “Sehingga lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik, serta ukurannya yang tepat, manfaat yang tepat, dan tepat sasaran bagi calon pengguna,” ujarnya.

Sedangkan dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap SPBU, BPH Migas dalam keputusan BPH Migas No. 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang pedoman hasil pengawasan terhadap distributor tertentu. Melarang sementara penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, termasuk memberikan rekomendasi pembatasan, termasuk jenis BBM dan jenis BBM dalam jangka waktu yang ditentukan.

“Karena hibah menggunakan dana APBN, maka penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Halim.

Mereka juga meminta masyarakat perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai penyusunan surat rekomendasi dan pengaduan lainnya terkait pelayanan BPH Migas melalui desk kesehatan BPH Migas jika melihat adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan kompensasinya. “Jangan sungkan untuk menyampaikan pengaduan ke Helpdesk BPH Migas di 081230000136. Kami akan segera menindaklanjutinya,” kata Halim.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *