Bamsot mengapresiasi dukungan Yusuf Kalan terhadap gagasan dan kebijakan negara BLPN

Bisnis60 Dilihat

informasi nasional – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Partai Golkar Bambang Sosatio mengapresiasi dukungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kala terkait pentingnya memisahkan Kementerian Keuangan RI dan Badan Pelayanan Pendapatan Negara (BLPN). Ia menguasai pajak, bea cukai dan PNBP dan sudah saatnya Indonesia kembali ke arah pemerintahan sebagai rencana pembangunan nasional. Pada saat yang sama, besar harapan bagi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran untuk melakukan berbagai langkah perbaikan dalam lima tahun ke depan, langkah yang lebih konkrit demi kesejahteraan masyarakat.

Pak JK mendukung rencana Pak Prabowo membentuk Badan Pelayanan Pendapatan Negara mengacu pada berbagai negara maju seperti Amerika Serikat. Diharapkan tarif pajak melalui Badan Pendapatan Negara secara bertahap mencapai 23 persen, kata Bamsot. Usai pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-10 Jusuf Kalla, di Jakarta, Rabu 22 Mei 2024.

Di antara yang hadir adalah Wakil Ketua DPR RI Ahmad Basarah dan Sirif Hasan.

Ketua Umum Partai Rakyat Demokrat ke-20 sekaligus mantan Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan Komisi III Partai Rakyat Demokrat, Pak Jusuf Kala, berkomentar penting untuk menata sistem pemilu ke depan. Menjadi lebih efektif, lebih murah, lebih mudah dan lebih efisien. Oleh karena itu, pada tahun tersebut Diperlukan kajian komprehensif pada tahun 2004 hingga 2024 untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan pemilu langsung. Jadi perbaikan umum bisa dilakukan.

iklan

“Kita pernah mengalami naik turunnya berbagai pemilu. Ke depan pemerintahan, tidak ada masalah jika lembaga eksekutif dan legislatif segera disatukan secara lintas partai. Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat. Bagi wakil-wakilnya di parlemen dan presiden dan wakil presiden, tidak akan ada “praktik pemasaran berbiaya tinggi.” Dan politik keuangan tidak bisa terkontaminasi, yang akhirnya menyebarkan korupsi,” kata Bamsot.

Baca Juga  Puncak arus mudik diperkirakan pasca libur Idul Fitri, sebagian besar ke Jawa Tengah.

Ketua Dewan Pertimbangan Depinas SOKSI dan Kepala Badan Politik, Hukum, dan Keamanan KADIN RI ini menjelaskan, pekerjaan rumah lain yang perlu dicermati adalah ketidakpastian hukum yang masih terjadi. Padahal, dalam pengelolaan perekonomian, kepastian hukum menjadi hal yang utama.

“Contohnya, saat ini terdapat sekitar 42.000 peraturan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, arahan pemerintah, hingga peraturan gubernur, gubernur, dan walikota. Peraturan tersebut” berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, termasuk iklim investasi dan kemudahan investasi. melakukan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian komprehensif terhadap program legislasi review,” kata Bamsot.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *