Aktivis Lingkungan Hidup ICJR Karimunjawa Daniel Fritts Ungkap 4 Penyebab yang Perlu Diselesaikan

Bisnis44 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Terus menuduh aktivis menggunakan pasal-pasal seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Salah satu korban kejahatan ini menyasar aktivis lingkungan hidup di Karimunjawa, Jelara, Jawa Tengah, Daniel Fritts.

Daniel Fritts didakwa melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE terkait ujaran kebencian. “Kedua pasal ini mengandung undang-undang yang ambigu,” demikian pernyataan Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Senin, 25 Maret 2024.

ICJR menilai kedua pasal yang mengandung makna ambigu tersebut mudah digunakan untuk menjebak orang-orang yang aktif bersuara demi kepentingan publik. “Salah satunya Daniel Fritts,” kata ICJR. Aktivis lingkungan hidup ini aktif berbicara tentang kegiatan budidaya udang di kawasan Karimun Jawa.

Dia dihukum setelah mengirimkan kritik atas komentarnya di Facebook. Kritik tersebut membuat seseorang bisa melapor ke polisi pada akhir tahun 2022. Dalam kasus Daniel Fritts, ia dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jepara, dan kemudian diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jepara. Sidang aktivis tersebut akan berlangsung pada 1 Februari 2024.

Dalam persidangan, khususnya pemeriksaan saksi dan ahli, serta surat pernyataan jaksa penuntut umum. Dibaca 19 Maret 2024, ICJR mengirimkan. amicus curiae (Teman Pengadilan) Dalam soal Daniel Fritts, hari ini. Ada empat memorandum ICJR yang di amicus.

Pertama, jaksa penuntut umum akan menggunakan pasal yang diatur dalam UU ITE tahun 2016. 1 Tahun 2024. Kata-kata Pasal 28 Ayat 2 diubah dan frasa “antargolongan” diperjelas. Dalam undang-undang baru ini, kata SARA sudah tidak ada lagi, namun diperinci kelompok mana saja yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Selain itu, susunan kata Pasal 27 Ayat 3 dan ancaman hukuman juga diubah. Berdasarkan asas lex favore reo yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, hendaknya majelis hakim menggunakan ketentuan terkini yang terdapat dalam UU No. 1/2024.

Baca Juga  Ribuan masyarakat antusias menyaksikan Gema Takbir Jogja 2024.

Kedua, komentar Daniel Fritts tidak boleh ditafsirkan sebagai ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok. Meski jaksa menilai pendapat aktivis tersebut akan membawa keuntungan dan kerugian tersendiri bagi masyarakat Karimun Jawa. Perbedaan pendapat tersebut tidak termasuk dalam kategori kelompok yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE, kata ICJR.

Menurut ICJR, jika melihat pasal baru 28 ayat 2, pasal tersebut dirancang untuk mencegah kebencian atau kebencian berdasarkan ras, kebangsaan, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, cacat mental, atau penampilan fisik. Disabilitas. “Jadi bukan soal pro dan kontra kalau berpendapat,” kata ICJR.

iklan

Ketiga, pencemaran nama baik atas komentar Daniel Fritts tidak pantas. Tuduhan berdasarkan Pasal 27 ayat 3 harus ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang. Pelanggaran ini harus menyasar individu atau individu. Mereka bukan kelompok orang atau badan hukum. Jadi harus jelas siapa yang disasar. Daniel mengatakan, pasal tersebut kurang layak digunakan karena tidak ditujukan untuk perorangan.

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan ICJR, “menuntut sesuatu” juga harus merupakan tindakan badan tersebut. Misalnya, menuduh orang melakukan korupsi atau perbuatan lain berarti merendahkan martabatnya. Komentar Daniel meski dinilai pedas, namun tetap sekedar penilaian terhadap situasi di Karimun Jawa. Ungkapan “otak udang” bukanlah jenis praktik tertentu. Oleh karena itu, dijelaskan ICJR, tidak tepat jika Daniel Fritts didakwa melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE juncto Pasal 310 KUHP.

Keempat, hal ini memenuhi unsur Tuduhan anti-strategis terhadap partisipasi masyarakat (Anti-SLAPP). Di tahun Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 melindungi setiap orang yang memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup dari tuntutan atau laporan pidana. Pemberitaan seperti ini sering disebut SLAPP, sehingga pasal 66 akan menjadi perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup atau ketentuan mengenai anti SLAPP.

Baca Juga  Helmut Hermawan dirawat di RS Polri karena terjatuh di Rutan KPK, kuasa hukum: bukan jantung.

Menurut ICJR, Peraturan MA MA no. Di tahun 1 Tahun 2023, memberikan pedoman bagi hakim dalam perkara yang menyangkut masalah lingkungan hidup, salah satunya melibatkan SLAPP. Apabila terbukti terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, hakim dapat memutuskan untuk membebaskannya. “Menurut kami, perkara Daniel memenuhi syarat peraturan Mahkamah Agung ini,” kata ICJR.

Berdasarkan empat catatan tersebut, seharusnya Daniel sudah divonis bersalah atau divonis bersalah. Bagi ICJR, berdasarkan catatan amicus curiaeSejak awal, kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti oleh penegakan hukum. Seharusnya kasus ini dihentikan karena sudah ditangani polisi. atau jaksa yang berwenang mewakili, memberhentikan sementara, mengadili, atau mengambil keputusan lain Dominius Litius.

Masalah ini seharusnya diputuskan berdasarkan kewenangannya. Di tahun Salah satu kewenangannya yang dikutip dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kasus SLAPP. Oleh karena itu, dalam amicus curiae ini, kami ICJR menghimbau majelis hakim untuk mempertimbangkan secara matang fakta hukum dan ketentuan kebebasan berekspresi, serta aturan anti SLAPP.

Pilihan Editor: Aktivis penolakan tambak udang Karimunjawa Daniel Fritts dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda 5 juta birr.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *