3 Poin Nadim Makarim saat bekerja di Komisi X DPR: Hentikan UKT yang tidak masuk akal

Bisnis42 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadium Makarim Dia mengikuti rapat kerja dengan komisi

Nadiam Makarim hadir bersama Abdul Haris, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Rapat kerja Komisi X DPR Bersama Mendikbud, dengan Badan Hukum (PTNBH), Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan Kerja (Satker), termasuk kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan dibahas. Selain itu, rapat kerja ini juga akan membahas implementasi KIP Pendidikan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Berikut beberapa poin pertemuan Nadiam Makarim dan DPR.

Mengutamakan prinsip keadilan dan inklusi

Dalam rapat kerja yang digelar di DPR, Nadeem mengatakan prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan prinsip keadilan dan inklusif. Menurut dia, keadilan akan terjamin melalui penerapan UKT secara bertahap.

“Artinya siswa yang mampu membayar lebih banyak, dan siswa yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Kata Nadiam di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024 “Ini adalah prinsip yang diterapkan pada UKT di perguruan tinggi kita karena prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus dihormati dan dipertahankan.”

Siswa dikatakan tidak mampu.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenjang Pekerjaan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini dijadikan landasan oleh berbagai kampus untuk meningkatkan UKT.
Nadeem mengatakan, aturan baru ini hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berlaku bagi mahasiswa.

“Ini hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tidak berpengaruh pada mahasiswa yang berstatus ekonomi rendah,” ujarnya.

iklan

Nadeem mengatakan, aturan ini hanya berlaku bagi pelajar yang berlatar belakang ekonomi tinggi. Dijelaskannya, siswa yang orang tuanya tidak mampu ditempatkan pada kelompok UKT sesuai dengan pendapatan orang tuanya, yakni kelompok 1 atau 2.

Baca Juga  Ribuan masyarakat antusias menyaksikan Gema Takbir Jogja 2024.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merasionalisasi kenaikan UKT di berbagai kampus agar tidak membebani mahasiswa kurang mampu.

Hentikan kenaikan UKT yang tidak rasional

Tentu saja, saya bertekad untuk memastikan bahwa ada rekomendasi dari kami untuk menghentikan lompatan yang tidak masuk akal atau tidak masuk akal ini.

Kenaikan yang tidak wajar di berbagai PTN akan ditinjau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua kampus diminta meningkat UKT Hati-hati dan masuk akal.

Jika ada mahasiswa yang tidak mampu, kata Nadiam Makarim, kementerian punya beasiswa KIP kuliah. Kami akan terus berjuang untuk meningkatkan jumlah KIP-K.

Ananda Ridho Sulistya | Intan Setiwanti

Pilihan Editor: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memastikan mahasiswa baru dapat meninjau kembali keputusan UKT-nya di kampus.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *